GORONTALO - Dalam rangka antisipasi potensi radikalisme di kalangan pelajar, Universitas Negeri Gorontalo dan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo sepakat bekerjasama dalam pengembangan kurikulum yang moderat dan anti radikalisme.

Alasan kedua lembaga ini terkait data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyebut Gorontalo berada pada peringkat lima besar daerah yang berpotensi berkembangnya radikalisme. Dalam pada itu, Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kerja sama pada Kamis (18/2), di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Gorontalo.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT., mengatakan bahwa pada semua tingkatan lembaga pendidikan baik itu sekolah maupun perguruan tinggi tidak boleh berkembang virus radikalisme, sehingga sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga agar bisa menguatkan persaudaraan, dan toleransi dapat dijalankan.

"UNG sementara mengembangkan model Desa Pancasila sebagai model pengelolaan keberagaman dan reproduksi nilai Pancasila dikalangan desa. Agenda ini adalah praktik pembumian nilai-nilai Pancasila di unit terkecil negara. Kami berharap agar kerjasama ini bisa lebih menambah kekuatan untuk menangkal radikalisme. Apalagi ada data survey Alvara yang menyebut sekitar 23 % pelajar yang terpapar paham radikal", ungkap Eduart.

Lebih lanjut Eduart mengatakan model Desa Pancasila akan dikembangkan dan disisipkan pada muatan kurikulum yang diberdayakan.

"Anak didik kita memiliki bekal untuk dapat melihat Indonesia yang Bineka Tunggal Ika sebagai satu kesatuan tanpa perlu menghilangkan jati diri kita", jelas Eduart.