GORONTALO - Infrastruktur permukiman merujuk pada berbagai fasilitas dan sistem yang mendukung kehidupan sehari-hari di lingkungan pemukiman. Infrastruktur ini penting untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup bagi penghuni. Kawasan permukiman sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penghuninya. Mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan terintegrasi, kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan kebijakan yang efektif untuk perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik Infrastruktur bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Focus Group Discussion di Desa Suka Damai Bulango Utara. FGD ini merupakan tahapan awal yang bertujuan untuk menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa UNG selama pengabdian 45 hari serta mendiskusikan berbagai permasalahan dan potensi yang ada di Desa Suka Damai.

FGD digelar di Aula Kantor Desa Suka Damai dan dihadiri oleh Kepala Desa, perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari berbagai lapisan masyarakat. Pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 itu Kepala Desa Ridwan A. Tume menyampaikan apresiasi terhadap program yang dibawa para mahasiswa dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi desa mereka.

"Kami sangat menyambut baik kehadiran adik-adik mahasiswa. Desa kami membutuhkan semangat dan inovasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya, setelah melalui bimbingan dari DPL, adik-adik mahasiswa siap untuk berkolaborasi dengan kami," ujarnya.

KKN Infrastruktur Permukiman UNG ditujukan untuk menciptakan permukiman berkualitas melalui pengelolaan sampah berkelanjutan, pemanfaatan sumber air bersih, dan sanitasi lingkungan yang diharapkan menjadi solusi alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan permukiman. Desa Suka Damai sendiri didominasi oleh penggunaan lahan berupa perkebunan. Permasalahan utama masyarakat adalah kurangnya debit air tanah yang merupakan sumber air utama masyarakat sehingga mereka terkadang dilanda kekeringan.

Ketua DPL Dr. Fitryane Lihawa, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program kerja KKN yang bertujuan untuk mendukung pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif. "Kami berharap dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan merealisasikan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelas Fitriyane.