GORONTALO – Komitmen Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas kembali mendapat panggung di tingkat nasional. Melalui keberhasilannya melaju ke tahap Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, UNG memperoleh kesempatan tampil dalam tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Kamis (12/11), di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran,

Keikutsertaan UNG dalam forum nasional tersebut menjadi capaian penting, setelah berhasil melewati tahapan awal penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. UNG menjadi salah satu badan publik, yang memperoleh kesempatan untuk memaparkan secara langsung kebijakan, strategi, serta inovasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNG yang diwakili Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Dr. Harto Malik, M.Hum., tampil memaparkan materi bertajuk strategi dan kebijakan keterbukaan informasi badan publik UNG yang berdampak terhadap partisipasi publik.

Pemaparan disampaikan di hadapan tiga panelis yang terdiri atas unsur pimpinan Komisi Informasi Pusat, praktisi, serta aktivis keterbukaan informasi publik. Forum ini menjadi ruang bagi UNG untuk menunjukkan berbagai langkah dan komitmen institusi, dalam menghadirkan pelayanan informasi yang semakin terbuka, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya perguruan tinggi, tahapan uji publik tersebut juga diikuti sejumlah badan publik dari berbagai sektor, mulai dari kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, hingga partai politik. Kehadiran UNG dalam forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperlihatkan perkembangan tata kelola layanan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi.

Harto Malik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNG menegaskan bahwa keikutsertaan dalam uji publik, merupakan wujud keseriusan universitas dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi badan publik, melainkan bagian penting dalam membangun budaya akademik yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Bagi UNG, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi. Melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengetahui program, kebijakan, layanan, serta berbagai kontribusi universitas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Dalam pemaparannya, Harto turut menekankan pentingnya pengembangan strategi keterbukaan informasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar layanan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran PPID, peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kemudahan akses informasi publik,” jelasnya.

Keikutsertaan dalam Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, sekaligus menjadi momentum bagi UNG untuk terus memperkuat inovasi layanan, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.

Melalui komitmen keterbukaan informasi yang berkelanjutan, UNG optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kampus Kerakyatan, yang tidak hanya unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tetapi juga informatif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (**)