Hardiknas 2026, FIP UNG Satukan Pemangku Kepentingan Lewat FGD Pendidikan Berbasis Kawasan

Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pendidikan Berbasis Kawasan: Menyatukan Aspirasi, Mewujudkan Inspirasi”. Kegiatan yang berlangsung di Aula FIP UNG ini menjadi forum strategis untuk menyatukan gagasan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan pendidikan berbasis karakteristik kawasan.
FGD menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), unsur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), organisasi profesi, akademisi, peneliti, hingga praktisi pendidikan dari Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitarnya. Melalui forum ini, peserta berdiskusi mengenai berbagai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendidikan berbasis kawasan merupakan bagian dari arah strategis Universitas Negeri Gorontalo dalam mewujudkan diri sebagai perguruan tinggi yang berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, UNG tidak hanya berorientasi pada penguatan reputasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi daerah.
"Sebagai kampus kawasan, UNG harus mampu menghadirkan pendidikan yang kontekstual, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berpijak pada karakteristik wilayah. Pendidikan harus menjadi instrumen yang mampu mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi berbagai pihak," ujar Harto.
Sementara itu, Dekan FIP UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd., menegaskan bahwa FGD tersebut dirancang bukan sekadar sebagai forum diskusi akademik, melainkan ruang kolaborasi untuk menyusun agenda besar pembangunan pendidikan berbasis kawasan di Provinsi Gorontalo dan wilayah sekitarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan pendidikan seperti mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, distribusi guru, hingga tata kelola pendidikan merupakan isu yang saling berkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial.
"Pendidikan berbasis kawasan membutuhkan cara pandang baru yang mampu menghubungkan data daerah, kajian akademik, praktik baik, dan kebijakan pendidikan dalam satu ekosistem kolaboratif. Karena itu, FIP UNG hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat," jelas Arwildayanto.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan FGD disusun secara sistematis agar menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Rangkaian kegiatan dimulai dari pengantar akademik dan kebijakan, pemaparan kondisi pendidikan daerah, diskusi kelompok terarah, hingga penyusunan rekomendasi dalam bentuk policy brief dan road map pendidikan berbasis kawasan periode 2026–2030.
Menurut Arwildayanto, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan sinergi yang kuat antarlembaga. Pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan data, BPMP mengawal mutu pendidikan, unsur GTK memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan, sementara perguruan tinggi menghadirkan kajian ilmiah, riset, pelatihan, serta evaluasi kebijakan.





