Judul di atas dalam matematika dianalogkan sebagai persamaan simultan yaitu suatu kejadian yang saling mempengaruhi dan bersamaan waktunya. Dalam terminologi ekonomi hal ini bisa terjadi dan merupakan efek domino dari suatu kebijakan. Dalam dunia kedokteran sering pula diplesetkan bahwa kalau dokter salah memberikan obat maka pengaruhya hanya kepada si pasien yang kemungkinannya penyakitnya semakin parah bahkan meninggal dunia, Dalam ekonomi salah resep dari pemegang kebijakan, maka yang tergoncang adalah masyarakat bahkan negara tergoncang yang akan berdampak pada kemorosan ekonomi bahkan politik maupun kekuasaan. Ada satu kebijakan pemerintah yang sekarang ini selalu menjadi sorotan public dimana tiada hari tanpa komentar dari berbagai unsur masyarakat mulai dari politisi, akademisi, LSM, mahasiswa dan lain sebagainya.

Kebijakan tersebut adalah efisiensi anggaran yang selalu disampaikan Presiden Prabowo dalam setiap forum publik. Presiden memandang bahwa implementasi pengeluaran pemerintah dalam berbagai lini mengandung pemborosan dan perlu ditertibkan. Disatu sisi pandangan presiden tersebut bisa ada benarnya karena berdasarkan pengamatan banyak anggaran Kementerian dan Lembaga yang menggelontorkan program yang kurang jelas output dan dampaknya kepada kehidupan Masyarakat misalnya perjalanan dinas, Pembangunan infrastuktur yang lebih berorientasi pada proyek daripada output dan outcome. Namun sangat disayangkan pergeseran anggaran pemerintah bukan ditujukan pada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi misalnya Pembangunan inrastruktur sektor pertanian, peternakan dan perikanan, membuka akses pasar UMKM, tetapi diarahkan kepada kegiatan yang kurang berdampak secara sectoral misalnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan dana hingga mencapai 335 triliun rupiah.

John Maynard Keynes (1935) mengulas bahwa investasi maupun pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pergerakan ekonomi yang disebutnya sebagai efek multiplier (efek pengganda) dari berbagai sektor ekonomi. Misalnya pengeluaran pemerintah pada sektor tertentu menyebabkan secara berantai ekonomi bergerak, petani meningkat pendapatannya yang selanjutnya dia akan mengeluarkan pendapatannya untuk membeli pakaian, selanjutnya pedagang pakaian akan mengeluarkan pendapatannya untuk bayar bentor, dan tukang bentor karena pendapatannya meningkat maka akan menambah pengeluarannya pada sektor-sektor lainnya dan begitu seterusnya.

Dampak dari pergerakan ekonomi tersebut maka rasio pembayaran retribusi, pajak akan meningkat oleh masyarakat yang selanjutnya akan menjadi sumber pendapatan dalam APBD maupun APBN. Kondisi sebaliknya akan terjadi apabila kebijakan efisiensi dilakukan maka pergerakan ekonomi akan terhambat, masyarakat maupun dunia usaha akan merasakan dampaknya sehingga kemampuan membayar pajak bagi mereka akan menurun dan dampak selanjutnya pendapatan negara dari sektor pajak juga menurun yang akan mempengaruhi besaran penerimaan pajak yang akan dialokaiskasikan untuk biaya rutin dan Pembangunan.

Walaupun tekanan begitu berat akhir-akhir ini yang disebabkan oleh perubahan geopolitik dunia, tapi pembangunan harus tetap berjalan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu karena sektor pajak sangat tertekan maka pemerintah menempuh defisit anggaran yang menurut publikasi Menteri Koordinator Perekonomian Ir. Airlangga Hartarto bisa melampaui ambang batas 3 % dari Pendapatan Domestik Bruto )PDB) dimana publikasi terakhir mencapai Rp. 175 triliun. Apabila harga minyak dunia mencapai $ 100 .-per barrel dan kurs rupiah mencapai Rp. 17.500 per dollar AS, maka defisit anggaran akan semakin besar lagi.

Selain daripada itu hutang luar negeri akan meningkat juga untuk menutupi kebutuhan anggaran. Karena situasi ekonomi yang akan dihadapi Indonesia begitu rumit, maka ada baiknya banyak usulan agar dana MBG sebesar Rp. 335 triliun tahun 2026 dialihkan kembali untuk menutupi pembiayaan sektor produktif akonomi untuk menjaga ketahanan ekonomi ditengah perubahan geopolitik dunia yang tidak menentu. (Penulis: Fahrudin Zain Olilingo, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Ketua Forum Rumah Ekonomi Rakyat Gorontalo)