Ketimpangan akses pendidikan tinggi terbukti menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Temuan ini terungkap dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo melalui skema Penelitian Fundamental Reguler tahun 2025.

Penelitian bertajuk “Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi dan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo” ini diketuai oleh Muhammad Amir Arham, dengan anggota Rusli Isa, Rezkiawan Tantawi, serta melibatkan mahasiswa Ismawaty Pakaya dan Rajiv Thahir Akbar Pade.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar di Gorontalo sudah relatif merata, ketimpangan mulai terlihat tajam pada jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Data memperlihatkan sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat dasar, sementara jumlah lulusan perguruan tinggi masih sangat terbatas. Lebih lanjut, angka partisipasi pendidikan pada usia kuliah (19–23 tahun) berada di kisaran 34–35 persen. Artinya, sekitar dua dari tiga penduduk usia tersebut tidak mengakses pendidikan tinggi. Kondisi ini menjadi indikator kuat adanya hambatan struktural, seperti keterbatasan ekonomi, akses geografis, dan minimnya fasilitas pendidikan tinggi yang terjangkau.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi memiliki pengaruh paling dominan dalam menurunkan kemiskinan, terutama dalam jangka pendek. Masyarakat yang mampu mengakses pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke sektor kerja formal dengan pendapatan lebih stabil. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan tinggi mendorong masyarakat bertahan di sektor informal atau bahkan menganggur, yang berkontribusi besar terhadap tingginya angka kemiskinan.

Penelitian juga menemukan bahwa:

1) Ketimpangan distribusi pendapatan memperparah kemiskinan baik jangka pendek maupun panjang

2) Ketimpangan pendidikan gender meningkatkan risiko kemiskinan dalam jangka pendek

3) Pendidikan menengah belum cukup efektif menekan kemiskinan tanpa dukungan keterampilan kerja

4) Bantuan sosial pendidikan seperti Program Indonesia Pintar hanya berdampak terbatas dalam jangka panjang

Salah satu temuan penting adalah adanya fenomena bottleneck atau hambatan transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi. Meskipun jumlah lulusan SMA meningkat signifikan, hanya sebagian kecil yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tidak otomatis menjamin keberlanjutan hingga jenjang yang lebih tinggi. Faktor biaya, kesiapan akademik, dan dukungan sosial menjadi penentu utama keberhasilan transisi tersebut.

Penelitian ini juga mengungkap adanya ketimpangan distribusi bantuan pendidikan tinggi antar wilayah. Kota Gorontalo sebagai pusat pendidikan memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak, sementara daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi justru menerima lebih sedikit. Fenomena ini menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran.

Tim peneliti menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan sosial. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk memperluas akses pendidikan tinggi secara merata, mengurangi ketimpangan wilayah dan gender, memperkuat transisi dari SMA ke perguruan tinggi, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam jangka panjang, pendidikan tinggi dipandang sebagai instrumen utama mobilitas sosial dan kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini akan dikembangkan ke tahap berikutnya dengan fokus pada analisis kausalitas dan perumusan model kebijakan berbasis wilayah. Harapannya, hasil penelitian tidak hanya berhenti pada kajian akademik, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif di Provinsi Gorontalo.

Dengan temuan ini, satu hal menjadi jelas: membuka akses pendidikan tinggi secara adil bukan sekadar isu pendidikan, tetapi strategi utama dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.