GORONTALO - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo menggelar Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan, Senin (26/9), di Hotel Maqna Gorontalo. Kegiatan yang dilaksanakan MPR-RI melalui Badan Pengkajian, fokus membahas penataan sistem ketatanegaraan, tatacara perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Reformasi sistem perencanaan pembangunan Nasional model GBHN.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR-RI Tb Soenmandjaya mengatakan, workshop ini merupakan upaya yang dilakukan MPR-RI dalam menghimpun aspirasi masyarakat perwakilan daerah di Indonesia terkait dengan Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan.

"Aspirasi yang disampaikan pada workshop akan dihimpun sebagai bahan masukan dari Badan Pengkajian MPR-RI," jelasnya.

Sementara itu Rektor UNG melalui Wakil Rektor III UNG Dr. Fence Wantu, SH, MH, mengharapkan melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi positif bagi pemerintah khususnya MPR-RI, yang dapat memberikan pengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana saat ini masih kerap kali terjadi perdebatan yang cukup panjang dan alot dalam kedudukan maupun kewenangan MPR-RI.

"Banyak sekali gagasan maupun aspirasi masyarakat Gorontalo yang dapat dijadikan pendorong penguatan Ketatanegaraan kita. Semoga aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti lebih jauh lagi," harap Dr. Fence.

Workshop kali ini turut menghadirkan peserta dari perwakilan sejumlah kalangan yang meliputi, perwakilan kalangam akademisi, masyarakat maupun Pemerintah Daerah. (wahid)