GORONTALO - Dalam melakukan pengkajian terhadap penegasan Pancasila sebagai dasar negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD), Jumat (8/9), di Hotel Maqna Gorontalo. Kegiatan yang dilaksanakan MPR-RI melalui Badan Pengkajian mendiskusikan penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Wakil Ketua Pimpinan Badan Pengkajian MPR-RI H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, MM, mengungkapkan dalam rangka melakukan tugas pengkajian, Badan Pengkajian MPR menggagas kegiatan FGD yang dilaksanakan selain untuk melakukan kajian, juga menggali pokok-pokok pikiran. Serta menghimpun masukan dari berbagai pihak khususnya kalangan akademisi, mengenai upaya untuk menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dalam UUD tahun 1945.

"Melalui pengkajian kami ingin menghimpun pendapat dari berbagai masyarakat di daerah, sebagai rekomendasi dalam penegasan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi dalam UUD," ungkapnya.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Zamroni Abdussamad, SH, MH, menuturkan, diskusi semacam ini telah beberapa kali dilakukan MPR-RI dengan melibatkan Fakultas Hukum UNG, sebagai bagian dari kerjasama antar lembaga. Melalui forum semacam ini, UNG khususnya Fakultas Hukum dapat turut serta memberikan sumbangan gagasan dan pemikiran dalam memperkuat serta menegaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia.

"Gagasan pemikiran yang kita ungkapkan melalui forum ini, Insya Allah dapat menjadi rekomendasi yang baik bagi Badan Pengkajian MPR untuk dapat ditindaklanjuti terkait penegasan Pancasila," harapnya.

Menurut Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Dr. Drs. Idris Rahim, MM, agenda FGD sangat strategis menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi, pada pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Terlebih di era keterbukaan informasi dan kebebasan yang semakin tidak terkontrol, perlu dilakukan penegasan Pancasila sebagai Ideologi. (wahid)